======================

Wilayah Irian Barat adalah wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun , sampai peristiwa pengakuan kedaulata dari Belanda kepada Indonesia, Irian Barat masih dikuasai Belanda. Oleh karena itu pula diperjuangkan pembebasannya.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat jika diklasifikasikan ada dua strategi, yaitu secara diplomasi dan perjuangan bersenjata.

A.      Latar Belakang

Salah satu keputusan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 antara lain bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Dari keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam perjalanan waktu, Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Untuk menghadapi sikap Belanda tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai berikut.

Belanda mengadakan tindakan - tindakan penguatan diri di Papua. Berbagai tindakan di bidang Politik, ekonomi dan Militer dilakukan oleh pihak Belanda dengan harapan agar Papua dapat dipisahkan dari wilayah Indonesia lainnya. Secara lebih menyakitkan pada pertengahan  Agustus  1952 Belanda dengan persetujuan Parlemennya  memasukkan dengan resmi wilayah Papua kedalam wilayah Kerajaan Belanda, dengan cara merubah Konstitusinya tanpa memberitahu dan merundingkan dengan Pemerintah Indonesia. Belanda telah menginjak - injak harga diri Bangsa Indonesia dan telah melanggar Konferensi Meja Bundar, melanggar hukum Internasional.  Dengan fakta - fakta  ini terbuktilah bahwa Belanda dengan sistematis dan terencana telah mengambil Papua dari wilayah Negara Kesatuan republic Indonesia. Untuk menghadapi sikap Belanda tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya agar wilayah Papua tidak direbut oleh Belanda.

B.      Perjuangan Diplomasi

1.     Upaya Perundingan dengan Belanda

Menurut ketentuan Konferensi Meja Bundar (KMB), masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya setahun kemudian. Oleh karena itu, pada waktu berlangsung upacara pengakuan kedaulatan, wilayah Irian barat tidak termasuk sebagai daerah RIS.

Berdasarkan keputusan KMB, semestinya pada akhir tahun 1950 sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Akan tetapi, tampaknya keputusan KMB yang berkaitan dengan Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tampak ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi dan berunding langsung dengan Belanda.

Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal juga memiliki program pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Setiap kabinet mencoba melakukan perundingan dengan Belanda. Perundingan itu misalnya pada masa Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap. Bahkan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Anak Agung dan Luns di Den Haag. Akan tetapiperundingan-perundingan itu tidak berhasil mengembalikan Irian Barat.

2.    Upaya yang Dilakukan Oleh Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

a.       Upaya Kabinet Natsir pada tahun 1950

Pada bulan Desember 1950 Kabinet Natsir membuka Pintu perundingan namun mengalami deadlock, sehingga dimanfaatkan oleh Belanda mengadakan Provokasi dengan memperkuat pertahanannya di Irian Barat. Belanda merupakan Negara Agresor  terhadap Indonesia setelah lahirnya Piagam pengakuan kedaulatan. Pada pertengahan tahun 1952 dengan persetujuan Parlemen Belanda secara unilateral memasukan dengan resmi Wilayah Irian Barat kedalam wilayah Kerajaannya dengan cara berubah Konstitusinya. Tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa perundingan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan tanpa Pembicaraan dengan putra - putra Indonesia kelahiran Papua.

b.    Usaha Kabinet Ali I pada tahun 1954

Upaya yang dilakukan oleh Kabinet Ali I ini merupakan kelanjutan usaha diplomasi sebelumnya dengan maksud menarik perhatian Internasional terhadap masalah Irian Barat yang oleh  Belanda dianggap masalah Internal. Pada tahun 1954 mulailah masalah ini  diangkat Pertama kali dalam siding Umum PBB namun mengalami kegagalan karena tidak mencukupi mayoritas 2/3 jumlah Anggota.

c.     Usaha Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 - 1956

Semasa Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 Indonesia memulai lagi perundingan melalui Sidang Umum PBB yang ke X membuahkan hasil yang kurang memuaskan. Sidang Umum PBB mengagendakan perundingan Indonesia  - Belanda  di Jenewa pada tanggal 10 Desember  1955 s/d 11 Februari 1956 namun Belanda mengajukan syarat yang berbunyi “Discussing on certain problems concerning west Irian on the understanding that, with regard the souvereignity each party mainstains its standpoint” (Pembicaraan tentang beberapa soal mengenai Irian Barat dengan pengertian bahwa perihal kedaulatan masing-masing pihak mempertahankan pendiriannya) Syarat tersebut oleh Indonesia mengada-ada dan tidak jelas, hal ini merupakan kelicikan Belanda, Untuk tetap mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari Kerajaan Belanda. Perundingan mengalami deadlock dan delegasi dan rakyat Indonesia harus mengalami kekecewaan, Indonesia terpaksa mengambil tindakan tegas, yaitu pemerintah Indonesia membubarkan Unie-status dengan Belanda secara unilateral yang berlaku tanggal 15 Februari 1956 dan hal ini merupakan pukulan pertama terhadap Belanda.

d.      Usaha Kabinet Ali II pada tahun 1956 

Tindakan keras yang dilakukan Kabinet Ali II merupakan tindak lanjut dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu pada tanggal 13 Mei 1956 membubarkan keseluruhan perjanjian K.M.B. termasuk induk persetujuan, piagam penyerahan kedaulatan, Uni- status, perjanjian finec dan lain-lain seperti yang telah didaftarkan pada Sekretariat PBB pada tanggal 14 Agustus 1950 no. 894. Tindakan Indonesia cukup menggemparkan Dunia pada saat itu, karena Indonesia  kembali pada kekuatan semula yang tidak lagi berdasar pada perjanjian KMB. Tetapi telah berdasarkan kekuatan proklamasi 17 Agustus 1945 dan konstitusi Republik Indonesia. Dasar proklamasi Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke, dengan demikian dasar perjuangan Indonesia dalam tuntutannya mengembalikan Irian Barat telah mengalami perubahan besar.

3.    Upaya Diplomasi melalui PBB

Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia. Masalah Irian barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.

4.    Pemogokan dan Nasionalisasi Berbagai Perusahaan

Selain melalui bidang politik usaha perjuangan untuk membebaskan Irian Barat juga dilancarkan melalui bidang sosial ekonomi. Pada waktu perjuangan pengembalian Irian Barat melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Jalan lain yang dimaksud Subandrio memang bukan senjata tetapi berupa konfrontasi ekonomi.

Tanggal 18 Nopember 1957 diadakan gerakan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum itu diikuti dengan pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.

Setelah itu terjadilah serentetatn pengambilalihan ( nasionalisasi ) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda. Pengambilalihan tersebut semula dilakukan spontan oleh rakyat. Akan tetapi, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Beberapa contoh perusahaan yang diambilalih oleh Indonesia, antara lain :

a.       Perbankan seperti Nederlance Handel Maat schappij (namanya kemudian menjadi Bank Dagang Negara)

b.      Perkapalan

c.       Perusahaan Listrik Philips

d.      Beberapa perusahaan perkebunan

Untuk meningkatkan gerakan dan memperkuat persatuan rakyat Indonesia tanggal 10 Februari 1958 permerintah membentuk Front Nasional Pembebasas Irian Barat.

C.      Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata

Secara politik Irian Barat belum berhasil,untuk itu Indonesia mencari alternatif lain, yakni perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Apa saja yang dimaksud dengan perjuangan bersenjata itu ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menelaah uraian berikut ini.

1.     Perjuangan Melalui Trikora

Berbagai cara dan usaha Indonesia untuk membebaskan Irian Barat belum menunjukan hasil yang nyata. Belanda makin bersikap keras dan tidak mau mengalah. Bahkan, Belanda kemudian menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Belanda sebagai bagian dari Nederlands. Oleh belanda, Irian Barat disebut dengan Nederlans-Nieuw Gunea.Menghadapai kenyataan bahwa berbagai cara yang ditempuh belum berhasil maka Indonesia maningkatkan konfrontasi di segala bidang. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Perjuangan pembebesan Irian Barat selanjutnya diarahkan dengan cara militer.Untuk menghadapi komfrontasi, pemerintahan melakukan perjanjian pembelian senjata dari luar negeri, seperti dengan Uni soviet. Selain itu, Indonesia juga mencari dukungan dengan negara-negara lain.

Melihat aksi Indonesia,Belanda tidak tinggal diam, Bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut, Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.       Membentuk Negara Boneka Papuadengan lagu dan bendera Papua.

b.      Mendatangkan bantuan dan mengirimkan pasukan dengan kapal perangnya ke perairan Irian, antara lain kapal Karel Doorman.

c.       Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Tindakan Belanda dengan mendirikan negara “Boneka” Papua itu merupakan sikap yang menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut.

TRI KOMANDO

Kami Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Repulik Indonesia, dalam rangka politi konfrntasi dengan pihak Belanda untuk membebaskan Irian Barat telah memberikan intruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugs kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda.

Dan, kini oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia, juga yang berada di Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut.

1.     Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua Belanda Kolonial.
2.     Kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tnah Air Indonesia.
3.     Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kemerdekaan Indonesia

Yogyakarta, 19 Desember 1961
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/
Pimpinan Besar Revolusi Indonesia/Panglima Besar
Komado Tertinggi Pembebasan Irian Barat

    SOEKARNO

 

 

Dengan dikeluarkannya Trikora maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda dan pada bulan Januari 1962 pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Adapun tugas pokok dari Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini adalah pengembangan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembangan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto.

2.    Operasi Militer dibawah Komando Mandala

Sebagai tindak lanjut program TRIKORA,Presiden Soekarno membentuk Mandala pembebasan Irian Barat. Yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jendral Suharto.Pusat dari komanda mandala berada di Ujungpandanguntuk melaksanan Trikora.

Dalam rangka mempersiapkan operasi militer. Komando Mandala telah tahapan perjuangan.Pada bulan Maret sampai Agustus 1962 telah dimulai pendaratan pasukan ABRI dan sukarelawan dari laut udara, dengan mendaratkan pasukan ditempatnya,misalnya:

a.       Operasi Banteng di Fak-Fak Dan Kaimana

b.      Operasi Srigala di Sorong dan Teminabiuan

c.       Operasi Naga di Merauke

d.      Operasi Jatayu di Sorong,Kaimana,dan Merauke

Sebelum Komando Mandala melakukan operasi sudah dilakukan penyusupan ke Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 ketika waktu menunjukkan pukul 21.15 di angkasa terlihat dua buah pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat tersebut adalah milik Belanda jenis Neptune dan Firefly. Waktu itu terlihat juga dua buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang di situ turut pula para pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut yaitu Komodor Yos Sudarso. Dalam insiden di Laut Aru tersebut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir “ Kobarkan Semangat Pertempuran.” Adapun operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yakni sebagai berikut.

1)       Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962)

        Memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran- sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan ini harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut.

2)      Fase Eksploitasi (mulai awal 1963)

        Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.

3)      Fase Konsolidasi (awal 1964)

        Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Selanjutnya antara bulan Maret sampai Agustus 1962 Komando Mandala melakukan operasi-operasi pendaratan baik melalui laut maupun udara. Beberapa operasi tersebut adalah Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana. Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Selain itu juga direncanakan serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jayawijaya.

A.      Perjanjian New York

Pada awalnya Belanda tidak yakin pasukan Indonesia dapat masuk ke wilayah Irian. Akan tetapi operasi-operasi yang dilakukan Pasukan Komando Mandala ternyata berhasil terbukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan pasukan Indonesia. Dunia Internasional mangetahui dan mulai khawatir Amerika serikat mulai menekan Belanda agar mau beruding. Ellswoth Bunker, seorang diplomat AS ditunjuk sebagai penengah. Bunker selanjutnya mengusulka pokok-pokok penyalsaia masalah Irian Barat secara damai. Pokok – pokok usulan Bunker itu antara lain berisi sebagai berikut :

a.    Belanda akan menyarahkan Irian Barat kepada Idonesia melalui badan PBB, yakni UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)

b.    Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menetukan pendapat tentang kedudukan Irian Barat.

Pokok tersebut dikenal dengan Rencana Bunker. Berdasarkan Rencana tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi perjanjian New York adalah sebagai berikut :

1)       Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.

2)      Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.

3)      Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.

4)      Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.

5)      Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat maka dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan. Pekerjaan UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran juga berjalan lancar sehingga tepat pada tanggal 1 Mei 1963 roda pemerintahan RI sudah berjalan. Sebagai Gubernur Irian Barat pertama maka diangkatlah E. J. Bonay, seorang putera asli Irian Barat. Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso dan lain-lain yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, dan Mayor L. B. Moerdani. Pantas pula untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian Barat yakni Herlina. Ia memenangkan hadiah Pending Emas karena ikut sertanya dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan dalam karya tulis yang berjudul Pending Emas.

Dengan ditandatangani Perjanjian New York maka pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya Irian Barat kepada Indonesia maka Komando Mandala dibubarkan dan sebagai operasi

terakhir adalah Operasi Wisnumurti yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dai UNTEA kepada Indonesia.

B.      Arti Penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat

Sebagai bagian dari Persetujuan New York bahwa Indonesia berkewajiban untuk mengadakan “Penentuan Pendapat Rakyat” (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, akan menghormati keputusan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat tersebut. Pada tahun 1969 diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat dan hasilnya adalah bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya hasil dari Pepera tersebut dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke- 24 pada bulan November 1969. Penyelesaian sengketa masalah Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda melalui Persetujan New York dan dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan cara yang adil. Dalam persoalan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat = plebisit) menurut Persetujuan New York, pihak Belanda juga menunjukkan sikapnya yang baik. Kedua belah pihak menghormati hasil dari pendapat rakyat Irian Barat dalam menentukan pilihannya.

Hasil dari Pepera yang memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini membuka jalan bagi persahabatan RI-Belanda. Lebih-lebih setelah tahun 1965, hubungan RI-Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia baik melalui IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) atau di luarnya. Akhirnya Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil- hasil Pepera tersebut sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.

  

Daftar Pustaka

http://www.lukulolo.blogspot.com

http://ovankurniawanjaya.blogspot.com

http://crayonpedia.org/wiki

http://adivison.webevents.yahoo.com

I Wayan Legawa, Sugiharsono, Moch. Enoh, Teguh Dalyono, Muhamad Nur Rokhman. 2008. Contextual Teaching and Learning Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas IX Edisi 4